Fix Mulai Hari Ini Ahok Ditetapkan Jadi Tersangka

Mabes Polri mengambil keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka masalah sangkaan penistaan agama. Masalah ini juga ditingkatkan ke penyidikan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan, untuk masalah Ahok ini, Polri tak perlu bekerjasama dengan Komisi Penentuan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

” Dengan KPUD kami belum koordinasi apa pun, lantaran ini domainnya tidak sama, ” kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

” Bila kasusnya Undang-Undang Pilkada kita terkait dengan Panwaslu serta KPUD, namun ini konteksnya pidana, diluar Undang-Undang Pilkada, ” ucap Tito.

Jenderal Tito malah mempertanyakan bila ada pihak-pihak yang inginkan atau memaksakan kehendak supaya Ahok ditahan.

” Bila ada pihak-pihak yang memaksa untuk lakukan penahanan, jadi saya mengajak orang-orang untuk memikirkan begitu rasional serta logis, menghormati tim penyelidik serta penyidik. Malah mempertanyakan peluang ada motif lain, lantaran sekali lagi negara kita yaitu negara hukum, ” tandas Tito.

Berita berkaitan…

Dewan Pembina Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Yorrys Raweyai telah memperkirakan Ahok bakal diputuskan jadi tersangka.

” Kita juga telah memperkirakan. Kita hormati sistem hukum yang berlaku, ” kata Yorrys di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).

Yorrys mengakui, timnya bakal menanti sistem setelah itu. Bahkan juga pihaknya tak terasa cemas dengan hal semacam ini lantaran tidak kurangi hak Ahok jadi calon kepala daerah DKI Jakarta.

” Ini akan tidak kurangi calon. Namun saya yakinkan juga tim makin solid serta bekerja bersama, ” tutur Yorrys.

Berita berkaitan…

Tubuh Reserse Kriminil (Bareskrim) Mabes Polri telah menyebutkan Gubernur DKI Jakarta atau umum disapa Ahok sebagai tersangka dalam masalah sangkaan penistaan Alquran. Ketentuan ini di buat murni dilandasi pertimbangan hukum bukanlah lantaran ada desakan orang-orang.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengerti keptusan yang di ambil mempunyai resiko. Tetapi, pihaknya siap hadapi resiko terburuk meskipun.

” Demo sebagian besar orang-orang yaitu demo untuk menuntut sistem hukum. Polri tak tertekan pada itu, kita bekerja pada sebagian kenyataan hukum objektif sesuai sama ketentuan serta system pembuktian hukum yang ada di Indonesia, ” tutur Tito dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2016).

Tetapi dia mengaku ada segelintir pihak spesifik yang punya niat memakai tindakan demonstrasi sebagian besar orang-orang. Motif pihak spesifik itu kata dia menginginkan bertindak inkonstitusional.

” Jadi kita butuh tegakan persoalan ini pada permsalahan hukum, ” ucapnya.